Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bertempat di Auditorium Sekretariat Daerah HST, Senin (26/1/2026).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Gusti Rosyadi Elmi mewakili Bupati Samsul Rizal menekankan bahwa pengendalian inflasi harus berdampak langsung pada masyarakat, terutama rumah tangga menengah ke bawah. Menurutnya, lonjakan harga pangan dapat menekan pengeluaran warga jika tidak diantisipasi sejak dini.

“Pengendalian inflasi bukan sekadar angka statistik, tapi menyangkut dapur masyarakat. Karena itu, TPID harus memastikan harga tetap terjangkau, stok aman, dan distribusi lancar,” ujarnya. Ia juga berharap koordinasi lintas sektor semakin solid agar gejolak harga, khususnya menjelang Ramadan, bisa ditekan.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Deddy Winarno, memaparkan kondisi inflasi daerah yang masih dipengaruhi fluktuasi harga komoditas pangan. Ia menyoroti pentingnya pengaturan pola tanam agar suplai tetap stabil.

“Komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, tomat, bayam, kangkung, sawi hijau, hingga kacang panjang sangat fluktuatif. Kalau masa tanamnya diatur, suplai terkendali, maka harga juga lebih stabil,” jelasnya.

Deddy Winarno juga menyampaikan bahwa HST merupakan salah satu daerah penghasil utama, termasuk beras dan sayuran, yang memasok hingga ke Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan wilayah lain di Kalimantan Selatan. Namun, ia mengingatkan adanya tekanan harga pada komoditas ber-bobot besar seperti ikan papuyu, daging ayam ras, dan gula pasir.

“Menjelang Ramadan, daging ayam ras berpotensi naik. Ini perlu diantisipasi bersama agar masyarakat tidak terbebani,” ujarnya. Ia juga menyinggung pentingnya menjaga tarif layanan publik seperti listrik dan air agar tidak memicu tekanan inflasi tambahan, harapnya.

Berdasarkan data BPS, inflasi HST tercatat 3,93 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dan Kalimantan Selatan. Kondisi ini menjadi perhatian TPID karena berpengaruh langsung terhadap daya beli warga.

Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten HST menargetkan langkah konkret jangka pendek dan panjang, mulai dari penguatan pasokan pangan lokal, pengaturan distribusi, hingga sinergi kebijakan agar stabilitas harga terjaga dan kesejahteraan masyarakat tetap meningkat.

Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2026 tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, para Kepala Perangkat Daerah serta pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Perwakilan Kanit ekonomi Satintelkam Polres HST, serta Perwakilan Pasi Intel Kodim 1002/HST.