Upaya mewujudkan pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan tepat sasaran terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Pemkab HST) melalui Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Kegiatan yang berlangsung pada 9–10 Juli 2026 di Fugo Hotel Banjarmasin ini menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan mampu menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin.

Sebanyak 54 peserta yang terdiri dari Tim Teknis Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten HST, operator PUG perangkat daerah dan kecamatan se-Kabupaten HST, serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengikuti kegiatan tersebut guna meningkatkan kapasitas dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten HST H Nor Ilmi mengatakan bahwa penguatan kapasitas ini bertujuan mengintegrasikan PPRG ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan berbagai dokumen perencanaan pembangunan. Melalui langkah tersebut, perspektif gender diharapkan semakin terintegrasi dalam kebijakan strategis pemerintah daerah.

Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat revitalisasi penyelenggaraan PUG mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan hingga pelaporan. Penguatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari peningkatan kualitas Kabupaten HST dalam Penilaian Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan yang responsif gender.

Wakil Bupati HST Gusti Rosyadi Elmi menegaskan bahwa PPRG bukan hanya membahas kepentingan perempuan, tetapi merupakan strategi pembangunan yang memastikan setiap warga memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

Menurutnya, PPRG merupakan pendekatan yang diterapkan sejak proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi program dengan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, peran, serta akses masyarakat terhadap sumber daya.

"Pendekatan ini penting untuk menjawab berbagai kesenjangan yang masih terjadi di tengah masyarakat kita, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta partisipasi politik dan sosial," katanya.

Melalui peningkatan kapasitas aparatur daerah ini, Pemkab HST menargetkan lahirnya program-program pembangunan yang semakin tepat sasaran, mampu mengurangi kesenjangan, serta menghadirkan layanan publik yang lebih berkualitas dan dapat diakses secara setara oleh seluruh masyarakat.

Dengan demikian, setiap anggaran yang disusun tidak hanya berorientasi pada penyerapan belanja, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.