Pertanggungjawaban APBD Jadi Landasan Peningkatan Layanan Publik

  • Jul 20, 2026
  • DISKOMINFO HULU SUNGAI TENGAH
  • Pemerintahan


Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2025 menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembahasan Raperda tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Senin (20/72026).

Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah, Gusti Rosyadi Elmi, yang mewakili Bupati Hulu Sungai Tengah, mengatakan persetujuan bersama atas Raperda tersebut menandai hampir selesainya proses pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, dokumen tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Ia berharap proses evaluasi dapat berjalan lancar sehingga perda dapat segera menjadi dasar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Menurutnya, pengesahan pertanggungjawaban APBD bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi, tetapi juga menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Melalui evaluasi tersebut, pemerintah daerah dapat terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan sehingga setiap program pembangunan semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran.

"Kami akan menjadikan seluruh saran, masukan, dan catatan dari Badan Anggaran DPRD sebagai perhatian untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, sehingga pelaksanaan APBD ke depan dapat lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya," ucap Gusti Rosyadi Elmi.

Ia menambahkan, pengelolaan anggaran yang semakin baik akan mendukung peningkatan pelayanan publik di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pelayanan pemerintahan. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci agar setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kami berharap dukungan dan kerja sama dari seluruh pihak terus terjalin dengan baik agar pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat berjalan optimal dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat," harapnya.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, perangkat daerah, serta seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi modal penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pembangunan yang berkelanjutan.

Mengakhiri sambutannya, Gusti Rosyadi Elmi mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga semangat kebersamaan dalam mengawal pembangunan daerah. Ia berharap seluruh tahapan penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan sesuai ketentuan sehingga menjadi landasan bagi peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Hulu Sungai Tengah.