Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus mendorong percepatan transformasi digital pemerintahan di daerah. Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja Diskominfo Kalsel ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) di ruang rapat diskominfosp, Selasa (10/3/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Diskominfo Kalsel memaparkan sejumlah program prioritas tahun 2026 yang berfokus pada penguatan pelayanan informasi publik, pengelolaan data pembangunan, serta peningkatan kapasitas pemerintahan berbasis digital.

Kepala Diskominfo Kalsel, Dr. Muhamad Muslim, menjelaskan bahwa arah kebijakan ke depan menekankan perubahan pola kerja birokrasi menuju data-driven government atau pemerintahan yang mengambil keputusan berbasis data yang akurat, terintegrasi, dan dapat diakses secara cepat.

Menurutnya, langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif serta pelayanan publik yang semakin mudah dijangkau masyarakat.

“Melalui penguatan sistem digital dan pengelolaan data yang terintegrasi, diharapkan proses pengambilan kebijakan pembangunan dapat dilakukan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Beberapa program prioritas yang dipaparkan meliputi pengelolaan aplikasi informatika pemerintahan, penguatan komunikasi publik, penyelenggaraan statistik sektoral, hingga peningkatan keamanan informasi melalui persandian dan keamanan siber.

Selain itu, Diskominfo Kalsel juga akan mendorong pengembangan portal Satu Data Kalsel, peningkatan literasi informasi bagi Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), serta penguatan kapasitas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di daerah

Di bidang infrastruktur digital, pemerintah provinsi juga merencanakan penguatan jaringan komunikasi melalui pembangunan menara telekomunikasi di sejumlah titik strategis guna meningkatkan konektivitas wilayah.

Paparan tersebut juga menekankan pentingnya tata kelola data pembangunan yang berkualitas melalui implementasi Satu Data Indonesia. Data yang akurat dinilai sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat dan terbuka bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Darkuni, menyambut baik sinergi yang dilakukan antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam penguatan transformasi digital pemerintahan.

Ia berharap kolaborasi tersebut dapat memperkuat penerapan SPBE, pengelolaan data, serta keterbukaan informasi publik di daerah.

Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sendiri, perkembangan keterbukaan informasi publik menunjukkan tren positif. Berdasarkan hasil monitoring, pada 2024 daerah ini masih berada pada kategori “cukup informatif”, kemudian meningkat menjadi “menuju informatif” pada 2025.Melalui sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, penguatan transformasi digital serta keterbukaan informasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.